Banyak Honorer yang Minta di Angkat Menjadi PNS? Begini Kata Menteri PANRB - Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa banyak pegawai titipan non-ASN yang bekerja di sektor pemerintahan.
Menurut Anas, dampak titipan tersebut mengakibatkan jumlah tenaga honorer yang cukup besar, yang merupakan masalah yang harus segera diselesaikan.
Dia mengklaim, banyak pegawai honorer yang meminta diangkat menjadi PNS meski tidak melalui prosedur seleksi.
"Akhirnya apa yang terjadi ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat. Selain itu mereka ingin agar nilai minimal (Passing Grade) diturunkan" ujarnya, Jumat, 23 September 2022.
"Malahan kadang kadang ingin segera menjadi ASN dan tidak ingin mengikuti tes lagi. Lah emang negara mbahe dewe, inilah yang terjadi" sambungnya.
Pemerintah pusat sebenarnya sudah melarang pemerintah daerah merekrut tenaga honorer, lanjut Anas.
Dia menduga bahwa ada kepentingan politik dari kepala daerah, akibatnya rekrutmen honorer tetap terjadi.
Anas juga mengakui tidak adanya tenaga honorer di sejumlah daerah akan mengganggu pelayanan publik.
Dia memperhatikan pada prosedur perekrutan honorer, yang mengabaikan kualitas.
Menurut dia, harus ada penataan honorer termasuk untuk menjaga mutu dan kualifikasinya.
Sesuai Peraturan, bahwa mulai tahun 2023 pemerintah akan melarang perekrutan honorer.
Namun, pemerintah menetapkan tenggat waktu karena kepala daerah memintanya.
Karena itu, dia berharap agar pemerintah daerah bisa menata honorer dengan baik.
Profil Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas
Sejak Januari 2022, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pada masa pemerintahannya, ia mendirikan sejumlah program daerah, seperti peresmian Bandara Blimbingsari, pendidikan gratis, Banyuwangi Etno Karnaval , Banyuwangi Jazz Festival , Tour de Ijen, Banyuwangi Festival , dan Perencanaan Pariwisata Banyuwangi dengan Konsep eco-tourism.
Perlu dicatat bahwa Azwar Anas menyelesaikan S1 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dari tahun 1994 hingga 1999 dan S1 di Fakultas Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta (1992-1998). Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia untuk gelar masternya (2002-2005).
Baca Juga: Segera di Buka Begini Cara Daftar PPPK 2022
Baca Juga: Ini dia Honorer yang diangkat PPPK Tanpa Tes